Wabup LIRA: Jangan Jadikan 'PCX' Alat Untuk Menjustifikasi Pemerintah
 |
| Foto: Dendik Zeldianto, Wabup Lira DPD Kabupaten Lumajang |
SUARASATUNEWS.ID, Lumajang - Masyarakat kini gempar merespon kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berencana menggelontorkan anggaran untuk pengadaan 198 unit Honda PCX, sebagai penunjang operasional di pemerintahan tingkat desa.
Pengadaan itu bakal dibiayai menggunakan dana dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2024.
Menuai pro kontra. Berikut tak sedikit cenderung melontarkan kata tak sependapat dengan logat berbeda, begitu pula sebaliknya. Dendik Zeldianto, Wabup LSM Lira DPD Kabupaten Lumajang berpendapat pro dan kontra merupakan dinamika yang wajar.
Namun, Dendik meminta masyarakat, supaya tidak menjadikan momentum ini untuk menjustifikasi pemerintah. Selebihnya di sosial media, pria warga Desa Sentul itu mengimbau khalayak, agar tetap bisa mencerminkan jika warga Kabupaten Lumajang beradab dan beretika.
"Sampaikan pendapat dengan baik. Ini merupakan dinamika pendapat di masyarakat dan itu wajar. Perlu diketahui bersama, ini masih ada tahapan perencanaan. Kan nanti masih ada pembahasan - pembahasan yang tentunya melibatkan DPRD," ucap Dendik, Sabtu (19/7/2025).
Menurut Dendik, maksud dan tujuan daripada pemerintah itu baik. Dan kata Dendik, era pemerintahan Kabupaten Lumajang di masa Bupati dan Wakil Bupati yang baru (Bunda Indan dan Mas Yudha) masih baru saja berjalan.
"Sejumlah ruas jalan yang menjadi akses perekonomian, kita ketahui bersama sudah dipetakan bakal diperbaiki. Soal kekeringan, Bunda Indah sampai menghadap ke kementerian. Lalu apa tanggapan kita mengenai hal itu?," ulas Dendik.
Disisi lain, Dendik pun menilai, banyak kendaraan dinas kepala desa sudah berumur. Khalayak yang berpendapat kades lebih banyak mengendarai mobil, Dendik mengajak untuk melirik wilayah pedesaan yang letak geografisnya di pegunungan.
"Juga, itu kendaraan PCX yang direncanakan, untuk operasional pemerintahan desa, bukan khusus untuk kades. Jadi meski bukan kades, untuk percepatan akses ke masyarakat, perangkat bisa makai lah," tegas Dendik.
Dendik mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang saat ini tengah berjalan/on progres.
"Satu persatu nampak ditata. Mari kita kawal bersama. Adapun perbedaan pendapat, kritikan atau sebagainya, sampaikan dengan tepat dan benar. Pahami tahapannya. Kami pun (Lira -red) jika ada kebijakan yang tidak pro masyarakat, tegas kami akan menjadi jembatan pemerintah antara masyarakat dengan pemerintah," pungkasnya. (**).
